Pajak, Perpajakan

Perpajakan

Definisi
R. Santoso Brotodihardjo, S.H.

Adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).
Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H.

Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

1.Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2.Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Manfaat Pajak

Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Jenis – Jenis Pajak

Berdasarkan Sistem Pemungutannya

Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain

Contoh Pajak Langsung :

Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh Pajak Tidak langsung:

Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bea Materai
Cukai
Bea Impor
Ekspor

Berdasarkan Lembaga Pemungutan

Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan didaerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.

Pajak yang termasuk pajak Pusat;

Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bea Materai
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Migas
Pajak Ekspor
Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah.

Contoh Pajak Daerah:

Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Reklame
Pajak Tontonan
Pajak Radio
Pajak Hiburan
Pajak Hotel
Bea Balik nama

Menurut Subjek Pajak

Pajak Perseorangan, yaitu pajak yang harus diabayar oleh diri wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Badan, yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

Menurut Asalnya

Pajak Dalam Negeri

Pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia

Pajak Luar Negeri

Pajak yag dipungut terhadap orang – orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia

Tarif Pajak

Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase (%) yang tetap, berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Tarif Pajak Proporsional

No	Jumlah Nilai Penyerahan Barang/Jasa	Tarif Pajak (%)	Besarnya Pajak
1	200,000	10%	20,000
2	300,000	10%	30,000
3	1,000,000	10%	100,000

Tarif Pajak Degresif (Tarif Pajak dengan Presentase semakin Menurun)

Tarif pajak dengan menggunakan presentase (%) yang menurun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak

Tarif pajak Degresif

No	Jumlah Nilai Penyerahan Barang/Jasa	Tarif Pajak (%)	Besarnya Pajak
1	100,000	10%	10,000
2	300,000	8%	24,000
3	500,000	6%	30,000
4	700,000	5%	35,000

Tarif pajak Progresif

Tarif pajak dengan presentase yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak.

Tarif Pajak Progresif

No	Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1	Sampai dengan Rp25 juta	5%
2	Diatas Rp25 Juta s/d Rp50 Juta	10%
3	Diatas Rp50 Juta s/d Rp100 juta	15%
4	Diatas Rp100 juta s/d Rp200 juta	25%
5	Diatas Rp200 Juta	35%

Latihan

Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak Pemerintah Pusat Indonesia

adalah dari….

a. cukai

b. bea masuk

c. pajak penghasilan

d. pajak pertambahan nilai

e. pajak bumi dan bangunan

2. Di antara pajak-pajak di bawah ini yang tergolong sebagai pajak tak langsung

adalah:

a.pajak penghasilan

b. pajak penjualan

c.pajak kendaraan bermotor

d. pajak bumi dan bangunan

e.bea balik nama kendaraan bermotor

3. Sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah diperoleh dari:

1) Pajak Penghasilan

2) Pajak Kendaraan Bermotor

3) Pajak Bumi dan Bangunan

4) Pajak tontonan dan restoran

5) Pajak Pertambahan Nilai

Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk sumber penerimaan pemerintah pusat adalah …

1, 2, dan 3

B. 1, 3, dan 5

2, 3, dan 4

D. 2, 3, dan 5

3, 4, dan 5
Cara pungutan pajak dalam grafik di atas (A) menggunakan sistem …

Cara pungutan pajak dalam grafik di atas (A) menggunakan sistem …

A. proporsional

B. regresif

C. degresif

D. progresif

E. tetap

5. Tabel pendapatan dari tarif pajak

Pendapatan kena pajak	Tarif I	Tarif II	Tarif III	Tarif IV	Tarif V
Rp 20.000,000,00 Rp 40.000,000,00 Rp 60.000,000,00	Rp 2,000,00 Rp 2000,00 Rp 2000,00	20% 20% 20%	10% 15% 30%	10% 9% 8%	30% 20% 10%

Dari tabel di atas, tarif IV merupakan tarif pajak …

A. tetap

B. proporsional

C. progresif

D. degresif

E. regresif

6. Ketentuan tarif pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak (PKP)	Tarif pajak
1. Sampai dengan Rp 10.000.000,- 2. Di atas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- 3. Di atas Rp 50.000.000,-	15% 25% 35%

pemungutan tarif pajak yang diterapkan di Indonesia adalah …

A. sistem proporsional

B. sistem progresif

C. sistem degresif

D. sistem agrsif

E. sistem regresif

7. Pajak yang dapat dipindahkan pemungutannya kepada orang lain disebut …

a. Pajak Langsung d. Pajak Daerah

b. Pajak Tidak Langsung e. Pajak Tontonan

c. Pajak Pusat

8. Pajak-pajak dibawah ini yang merupakan Pajak Daerah adalah …

a. PPh , PPN dan PBB

b. PBB , Pajak Kendaraan Bermotor dan PPN

c. PPh , Pajak Tontonan dan PPN

d. Reklame , Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Tontonan

e. Pengahasilan Kena Pajak , PPN dan PPh